Perdamaian harus terus dijaga guna memastikan agar proses penanganan menyeluruh dan terstruktur atas keterpurukan ekonomi, sosial dan budaya akibat konflik bersenjata dapat dilakukan secara aman.
Pemuda sebagai salah satu komponen masyarakat memiliki posisi cukup penting dalam menjaga keseimbangan dan normalisasi situasi politik. Peran pemuda berpotensi mempertahankan perdamaian. Maka peningkatan kualitas pendidikan, kesadaran, visi pemuda serta kemandirian dalam ekonomi harus terus ditingkatkan.
Membangun komunikasi antar pemuda akan menjadi sebuah konsolidasi sipil yang sangat baik dalam menghambat misi-misi penghasutan dan propaganda anti-perdamaian.
Untuk itu, upaya memberikan dukungan bagi peningkatan kapasitas (capacity building) pemuda melalui pendidikan kritis dan kewirausaan secara berkelompok dapat menjadi peluang penyelesaian masalah yang dihadapi pemuda di gampong tersebut.
Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup & HAM sebagai CSO dan lembaga-lembaga lainnya yang keberadaannya menjadi sinergis antara beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mengangkat isu-isu kekinian dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu dilanjutkan dengan program peningkatan kapasitas kepedulian bagi pemuda di Aceh.
Membangun kemandirian dan kesadaran kritis pemuda secara kolektif untuk meningkatkan kapasitasnya guna merealisasikan peran aktifnya dalam pembangunan gampong & menjaga perdamaian, serta kemampuannya dalam kapasitas ekonomi
Konflik di Aceh pada dasarnya adalah karena ketidakadilan ekonomi dan politik. Pada bidang ekonomi, Aceh yang kaya sumber daya alam tidak mendapatkan bagian yang adil. Hasil kekayaan tersebut lebih banyak dimanfaatkan pemerintah pusat dan relatif sedikit yang dikembalikan ke Aceh. Sementara di bidang politik, banyak kewenangan pemerintahan tidak dilimpahkan kepada pemerintah daerah di Aceh. Hal ini terjadi karena diberlakukannya sistem sentralisasi pada waktu itu.
Penyelesaian konflik Aceh telah menjadi diskursus yang paling fenomenal dalam sejarah Aceh. Di awal sejarah bangsa ini konflik dalam konteks kenegaraan Islam telah lama muncul dan menjadi diskursus politik antara Aceh dan Jakarta. Negara Islam Aceh telah menjadi diskursus sebagai identitas politik rakyat Aceh. Kedatangan pihak Jawa yang di motori Soekarno dengan janji manisnya telah membuai rakyat Aceh dan bergabung menjadi sebuah negara Indonesia, walaupun pada akhirnya Indonesia berkhianat pada Aceh. Tahun 1945-1945, Aceh masih dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Cumbok untuk mengakhiri kekuasaan feodalisme bangsawan Aceh. Perang ini juga menjadi motor pergerakan pemberontakan Aceh terhadap Indonesia. Akar permasalahannya bukan saja ketika perang melawan penjajah Belanda terdahulu. Tetapi lebih disebabkan karena tuntutan rakyat Aceh agar diberi status khusus sebagai wilayah yang berlaku syari’at Islam juga tak diakomodir oleh pemerintah di Jakarta.
Gempa dan Tsunami yang melanda Aceh di penghujung Desember 2004 seakan memaksa penyelesaian konflik Aceh. Nota Kesepahaman Helsinki ditandatangani hampir satu tahun pasca bencana masif tersebut. Pada bagian awal kesepahaman ini dicantumkan secara jelas bahwa MoU ini adalah bagian dari upaya pemulihan Aceh. Beberapa point penting dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara RI dengan GAM adalah: Pertama, Aceh memiliki kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan. Kewenangan ini memperlihatkan Aceh yang otonom. Bahkan dalam hal kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah Aceh, pemerintah pusat akan selalu mengkonsultasikannya dengan legislatif atau pemerintah Aceh. Aceh juga diperbolehkan menggunakan simbol, bendera dan himne sendiri. Kedua, khusus dalam bidang ekonomi, Aceh juga memiliki otonomi dalam sejumlah kebijakan, serta memperoleh penguasaan atas sumber daya alamnya sebesar 70 persen. Ketiga, pemerintah RI akan mematuhi kovenan internasional PBB mengenai hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Keempat, pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh pemerintah Aceh.
Perkembangan ekonomi Aceh setelah tsunami dan konflik dirasakan oleh sejumlah warga. Rekonstruksi yang dilakukan pasca bencana mendatangkan keuntungan dan peluang usaha. Meski mulai berkembang, petumbuhan ekonomi Aceh yang mencapai 5,89% selama 2011, masih berada di urutan bawah dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Tetapi ditengah perkembangan ekonomi Aceh, masih menyisakan masalah minimnya lapangan kerja.
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah daerah, terutama Aceh, sangat ditentukan oleh kontribusi sektor rumah tangga (household), swasta (private), pemerintah (government) dan sektor luar negeri (foreign). Dari ke empat sektor ini, sektor swasta adalah yang paling sukar untuk dikendalikan, karena ianya bersifat sangat tidak stabil (vulnerable). Jika Aceh mampu mengendalikan dan juga mengembangkan sektor swasta ini, maka ekonomi Aceh akan mengalami pertumbuhan signifikan. Sektor swasta, yang terdiri dari para pengusaha atau entrepreneurs (wirausaha) skala besar, menengah dan kecil, inilah yang melakukan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan, pada gilirannya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah entrepreneurs di sebuah negara akan membawa kemajuan pesat bagi negara tersebut. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dalam laporannya tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan yang dialami Amerika Serikat, salah satunya, dikarenakan 11 persen penduduknya adalah entrepreneurs.
Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah daerah, terutama Aceh, sangat ditentukan oleh kontribusi sektor rumah tangga (household), swasta (private), pemerintah (government) dan sektor luar negeri (foreign). Dari ke empat sektor ini, sektor swasta adalah yang paling sukar untuk dikendalikan, karena ianya bersifat sangat tidak stabil (vulnerable). Jika Aceh mampu mengendalikan dan juga mengembangkan sektor swasta ini, maka ekonomi Aceh akan mengalami pertumbuhan signifikan. Sektor swasta, yang terdiri dari para pengusaha atau entrepreneurs (wirausaha) skala besar, menengah dan kecil, inilah yang melakukan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi jumlah pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan, pada gilirannya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah entrepreneurs di sebuah negara akan membawa kemajuan pesat bagi negara tersebut. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dalam laporannya tahun 2009 menyebutkan bahwa kesejahteraan yang dialami Amerika Serikat, salah satunya, dikarenakan 11 persen penduduknya adalah entrepreneurs.
Para entrepreneurs di Aceh yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah entrepreneurs pada level nasional (0,18 persen), jumlah entrepreneur baru yang masuk industri relatif sedikit dan juga jumlah kepadatan bisnis di Aceh yang sangat rendah,sudah tentu, belum mampu berperan optimal dalam memajukan perekonomian Aceh. Agar ekonomi Aceh terus tumbuh dan berkembang, maka diperlukan jumlah entrepreneurs yang memadai. Bagaimana cara melahirkan para entrepreneurs di bumi Aceh? Sejauhmana peran institusi pendidikan nasional dan Aceh dalam mempersiapkan dan melahirkan para entrepreneurs? Apa saja yang harus dilakukan pemerintahan Aceh dengan institusi pendidikannya dalam melahirkan entrepreneurs? Selain melalui institusi pendidikan formal, apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk melatih mereka yang putus sekolah untuk menjadi entrepreneurs?
Untuk mengurangi jumlah pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat Aceh, maka usaha untuk melahirkan sebanyak mungkin jumlah entrepreneur di Aceh sangat diperlukan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan untuk melahirkan entrepreneur yang berkelulusan SD, SMP dan SMA di Aceh:
1. Materi pengajaran di lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat harus memasukkan kurikulum pendidikan kewirausahaan dimana sistem pengajarannya lebih memfokuskan pada praktikum dibandingkan dengan teoritis.
2. Memperkuat dan memberdayakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah ada sejak tahun 1994 di Aceh.
3. Pihak sekolah harus mengidentifikasikan sejak dini para siswa yang tidak berminat untuk melanjutkan studi sampai ke jenjang perguruan tinggi, sehingga mereka dapat masuk SMK untuk dipersiapkan dengan matang agar menjadi entrepreneur setelah tamat sekolah.
4. Menyediakan Pusat Pelatihan (Training Centre) atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai sebagai tempat siswa melakukan praktikum intensif. Mereka yang berusia muda dan tidak bersekolah juga harus diikutsertakan dalam pelatihan dan pendidikan entrepreneurship di BLK.
5. Lembaga sekolah harus membina kerjasama dan membangun kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan juga pihak swasta sehingga siswa dapat melakukan magang (on job training) di organisasi-organisasi tersebut dan juga pihak swasta ini dapat diminta menjadi narasumber untuk mensharing pengalaman entreprenership mereka dengan para siswa.
6. Meningkatkan kualitas, skill dan pengalaman para guru berkaitan dengan ilmu entrepreneurship
7. Menginisiasikan Skim Pinjaman Mikro Lunak (soft microcredit scheme) untuk para entrepreneur pemula sebagai modal usahanya.
Salah satu kendala utama untuk memulai bisnis adalah tidak tersedianya modal usaha. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan Harian Seputar Indonesia (2009), mayoritas responden (79 persen) mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal usaha untuk memulai bisnis. Hal ini penting karena modal merupakan salah satu aspek penting di dalam bisnis selain motivasi dan kesempatan yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Aceh harus menginisiasi adanya sebuah lembaga keuangan khusus yang menyediakan pendanaan yang berkelanjutan dan terkoordinasi dalam bentuk Skim Kredit Mikro Lunak (soft microcredit scheme) tanpa kolateral (agunan) khususnya diberikan kepada entrepreneur pemula. Sudah tentu syarat dan prosedur yang harus dipenuhi para pemohon harus ketat dan mereka yang sudah mendapatkan kredit ini harus di monitor dan dievaluasi secara regular.
Masalah pengangguran, kemiskinan dan disparitas pendapatan di Aceh sangat erat kaitannya dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas SDM ini tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi problema ekonomi di Aceh, salah satu bentuk pendekatan yang sangat strategis adalah melalui pendidikan entrepreneurship. Pendidikan entrepreneurship baik yang diajari di lembaga pendidikan formal (seperti di SD, SMP, SMA dan SMK) maupun informal (seperti di BLK) dipercayai mampu menawarkan solusi alternatif terhadap problema ekonomi tersebut, yang pada gilirannya, akan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh. Agar pendidikan entrepreneurship ini efektif dan mampu melahirkan entrepreneur muda, maka lembaga pendidikan harus menggalang kerjasama dan membangun kemitraan dengan pihak pihak swasta, pemerintah dan juga mendapat dukungan masyarakat. Begitu juga dengan para tenaga pengajar, kualitas, skill dan pengalaman entrepreneurship mereka senantiasa harus ditingkatkan.
Aceh saat ini berada di persimpangan jalan. Searah dengan menurunnya usaha-usaha rekonstruksi yang sebelumnya telah menghasilkan tingkat pertumbuhan yang tinggi disektor-sektor ekonomi tertentu (misalnya konstruksi, perdagangan dan transportasi), kondisi ekonomi Aceh tercatat terus menurun. Kondisi penurunan ekonomi secara alamiah ini juga berhubungan dengan dampak negatif krisis keuangan global. Fakta juga menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi Aceh belum sembuh dari dampak negatif konfl ik yang terjadi selama 30 tahun.
Dalam meningkatkan kreativitas pemuda berwirausaha dalam menjaga perdamaian di aceh, pemerintah harus berupaya membangun pemuda aceh yang aktif dalam berwirausaha dalam menjaga dan menjamin keamanan di aceh untuk mengurangi angka kemiskinan yang melonjak dan pengangguran yanglebing besar dan berdampak kembalinya konflik di aceh, dalam hal ini pemerintah harus menyediakan
1. Penyediaan modal usaha bagi para pemuda aceh dan mantan kombatan GAM.
2. Memberikan pendidikan entrepreneurs di Aceh dalam berwirausaha.
3. Membangun pasilitas perekonomian bagi para masyarakat aceh di bidang perdagangan beserta sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam kegiatan perdagangan di sertai dengan kenyamanan dan keamanan dalam berdagang.
4. Membangun pasilitas perekonomian bagi para masyarakat aceh di bidang pertanian dan perkebunan melalui pengembangan komoditas dan sarana-prasarana perkebunan seperti kakao, kelapa sawit, dan kelapa melalui rehabilitas tanaman perkebunan, pembangunan dan pengadaan
5. Membangun pasilitas perekonomian bagi para masyarakat aceh di bidang Kelautan di sertai sarana dan prasarana yang di butuhkan
6. Menciptakan ruang-ruang bagi tumbuhnya perekonomian para peternakan secara modern sehingga harapan masyarakat akan ketersediaan komsumsi pangan asal hewan yang cukup akan menjadi kenyataan.
7. Membaiknya iklim usaha terutama keamanan pasca MoU Helsinki antara GAM dan Pemerintah RI dalam menghadirkan para Investor untuk menanamkan modal nya di Aceh.
8. Pengembalian status Sabang sebagai zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Tercapainya Nota Kesepahaman Damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau MoU Helsinki merupakan jalan ke sekian kalinya bagi penyelesaikan konflik di Aceh. hal ini juga telah memberi kehidupan dalam proses demokratisasi sosial, ekonomi dan politik di Aceh.
Ruang demokrasi telah terbuka lebar yang kembali merajut perdamaian bagi rakyat Aceh. Implementasi MoU Helsinki melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan salah satunya adalah pendirian partai politik lokal yang berbasis di Aceh.
Dengan perdamaian yang terbina ini di harapkan pemerintah dapat memberikan kepuasan bagi pemerintah dan warga aceh dalam membina dan menciptakan kehidupan harmonis dalam menjaga perdamaian di bumi aceh.
